Sri Wahyuni Dorong Aspirasi Kades, Perangkat Desa, dan BPD ke Pemerintah Provinsi Jatim
LINGKARJATIM, Bojonegoro – Koordinasi dan diskusi terkait berbagai permasalahan desa digelar pada Rabu (1/4/2026) di Pendopo Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah kepala desa, sekretaris desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Kapas.
Pertemuan tersebut menghadirkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Demokrat, Sri Wahyuni,S.Kep.Ns sebagai narasumber utama. Agenda ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi sekaligus membahas tantangan yang tengah dihadapi pemerintah desa.
Sri Wahyuni menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi para kepala desa, perangkat desa, dan BPD di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini berkaitan dengan rencana penurunan penerimaan Dana Desa (DD) yang dinilai berpotensi memengaruhi kinerja pemerintahan desa.
Ia menegaskan akan mendorong adanya dukungan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, khususnya untuk penghasilan tetap (siltap) aparatur desa. Selain itu, Sri Wahyuni juga menyoroti pentingnya anggaran penunjang pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar program ekonomi desa dapat berjalan berkelanjutan.
Kepala Desa Plesungan, M. Choiri, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga forum diskusi terbuka untuk membahas berbagai persoalan desa.
“Melalui pertemuan ini, kami berharap terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan pemangku kebijakan, sehingga setiap permasalahan yang dihadapi desa dapat dicarikan solusi bersama secara konkret,” ujarnya.
Menurut Choiri, sejak tahun lalu pembangunan gerai KDKMP telah mulai dilaksanakan. Namun, di sisi lain, desa juga dihadapkan pada tantangan berupa penurunan Dana Desa yang diterima oleh seluruh desa di Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah usulan disampaikan, di antaranya perlunya bantuan keuangan (BK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tambahan kesejahteraan aparatur desa dan BPD melalui siltap dan honor. Selain itu, juga diusulkan adanya dukungan BK untuk pengurugan lahan sebagai penunjang pembangunan KDKMP.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Sri Wahyuni menyatakan akan memperjuangkan seluruh aspirasi yang disampaikan dan meneruskannya kepada pemerintah provinsi. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pembangunan di tingkat desa.
Sri Wahyuni juga menyampaikan harapannya agar ke depan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat menghadirkan kebijakan strategis bagi desa.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memberikan dukungan berupa bantuan keuangan khusus bagi desa, sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dapat terus meningkat secara merata di seluruh wilayah Jawa Timur,” tuturnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah desa dan pemangku kebijakan, sehingga berbagai permasalahan desa dapat ditangani secara efektif dan berkelanjutan.(red)
