– Kericuhan pecah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyusul penolakan warga terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Demonstrasi yang dipicu oleh kebijakan kontroversial ini memuncak dengan aksi saling dorong antara Bupati Pati, Sudewo, dan salah satu peserta demo, yang terekam dalam sebuah video amatir dan kini viral di media sosial.
Demo besar ini digerakkan oleh kelompok yang menamakan diri “Masyarakat Pati Bersatu” dan telah merancang aksi unjuk rasa sejak awal Agustus 2025. Mereka mulai menggalang donasi secara terbuka di Alun-alun Pati untuk mendukung logistik aksi, namun niat tersebut berujung konflik dengan aparat Satpol PP.
Latar Belakang Aksi Demo dan Ketegangan dengan Aparat
Kebijakan Pemkab Pati yang menetapkan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen pada tahun 2025 menuai penolakan keras dari masyarakat. Massa menilai kebijakan tersebut memberatkan dan tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi warga. Mereka mendirikan posko penggalangan dana di ruang publik sebagai bagian dari persiapan aksi yang direncanakan pada 13 Agustus 2025.
Namun, posko tersebut dibubarkan paksa oleh Satpol PP pada awal Agustus. Petugas juga menyita kotak donasi dan perlengkapan aksi, yang kemudian menyulut ketegangan di lokasi. Warga yang tidak terima dengan penyitaan tersebut sempat merebut kembali barang-barang mereka dan mendesak agar donasi dikembalikan.
Tak berhenti di situ, massa mendatangi kantor Satpol PP sebagai bentuk protes atas tindakan represif tersebut. Aksi ini menjadi eskalasi awal dari konflik yang lebih besar, mengingat warga telah menaruh harapan besar pada gerakan kolektif yang sedang mereka bangun.
Simbol-simbol perlawanan pun muncul di tengah massa, seperti pengibaran bendera bajak laut One Piece, yang menjadi semacam bentuk perlawanan simbolik terhadap kekuasaan yang dinilai menindas.
Bupati Pati, Sudewo, dalam beberapa kesempatan telah menyatakan bahwa ia tidak akan mencabut atau menurunkan kebijakan kenaikan PBB-P2 tersebut. Bahkan, ia secara terbuka menantang siapapun yang menolak untuk menggelar demo sebanyak apapun, dengan menyebut angka hingga 50 ribu orang.
Pernyataan tersebut semakin memperkeruh suasana dan memicu emosi masyarakat. Video yang menunjukkan Sudewo terlibat aksi saling dorong dengan peserta demo pun menjadi bukti bahwa ketegangan telah menyentuh puncaknya.
Video amatir yang beredar luas di media sosial memperlihatkan momen saat Sudewo bersitegang dengan salah satu warga. Aksi saling dorong itu menjadi viral dan dikaitkan langsung dengan arogansi kekuasaan serta sikap tidak kompromistis dari sang bupati.
Para netizen pun ramai mengomentari kejadian tersebut, sebagian besar mengecam sikap konfrontatif Sudewo, meski ada juga yang memuji ketegasannya. Namun, situasi ini tetap menunjukkan betapa serius dan mendalamnya dampak kebijakan fiskal terhadap kestabilan sosial masyarakat.
Bupati Sudewo di Pusaran Kontroversi
Sudewo, Bupati Pati periode 2025–2030, memang dikenal sebagai sosok yang tegas dan berani mengambil keputusan kontroversial. Latar belakangnya sebagai insinyur sipil dan mantan anggota DPR RI dari Partai Gerindra memberinya fondasi kuat dalam membuat kebijakan infrastruktur dan fiskal.
Namun, kebijakan PBB-P2 yang naik 250 persen ini menjadi ujian terbesar dalam masa jabatannya. Meski bertujuan meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan, kebijakan ini justru memicu reaksi keras dari masyarakat.
Sudewo menyatakan bahwa penerimaan PBB Pati sebelumnya jauh di bawah kabupaten lain dengan potensi lebih kecil, dan kebijakan ini diperlukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Namun penolakan warga terhadap logika tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan sosialisasi kebijakan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Banyak yang menganggap langkah itu terlalu drastis dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi warga yang masih belum stabil pasca pandemi dan tekanan ekonomi global.
Aksi protes yang berlangsung saat ini bisa menjadi refleksi atas pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam menetapkan kebijakan yang berdampak langsung ke dompet rakyat.
Sudewo sendiri tampaknya belum menunjukkan sinyal kompromi. Ia tetap pada pendiriannya, bahkan ketika ribuan warga turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan.
Di sisi lain, publik mulai menyoroti pendekatan komunikasi pemerintah daerah yang dinilai kurang humanis dan terlalu otoriter. Jika konflik ini terus dibiarkan, bukan tak mungkin akan berdampak pada stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Pati.
Kericuhan yang terjadi di Pati mencerminkan besarnya tekanan sosial akibat kebijakan publik yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Kasus ini juga menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah perlu lebih bijak dan terbuka dalam menyusun kebijakan yang berdampak luas. Bupati Sudewo kini berada di titik kritis: akankah ia tetap bersikeras atau mulai membuka ruang dialog dengan masyarakat?***
