Sri Wahyuni Dukung Konsep Ekonomi Naik Kelas AHY: Pertumbuhan Harus Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
LINGKARJATIM, JAKARTA — Gagasan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai konsep “Ekonomi Naik Kelas” mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni. Politisi Partai Demokrat asal Bojonegoro tersebut menilai penguatan ekonomi masyarakat perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas UMKM, pemanfaatan ekonomi digital, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan tersebut disampaikan Sri Wahyuni saat menghadiri Pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Anggota Fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Demokrat se-Indonesia di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Sebelumnya, AHY menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun hilirisasi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama melalui penciptaan pekerjaan berkualitas, peningkatan daya beli, dan kesejahteraan keluarga.
“Sebab pekerjaan bukan sekadar sumber penghasilan. Pekerjaan memberikan kemandirian, harga diri, dan harapan,” kata AHY.
AHY menyebut kondisi tersebut sebagai esensi dari “Ekonomi Naik Kelas”, yakni pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan indikator ekonomi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan perhatian Sri Wahyuni terhadap pengembangan ekonomi rakyat di Jawa Timur, khususnya sektor UMKM. Ia menilai pelaku usaha kecil perlu mendapatkan dukungan agar mampu meningkatkan kualitas produk sekaligus memperkuat daya saing.
Sri Wahyuni mengatakan sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting bagi UMKM dalam menghadapi kebutuhan pasar. Ia menilai sertifikasi tersebut tidak semata-mata menjadi bentuk penghargaan, tetapi juga dapat menjadi indikator bahwa pelaku usaha mulai meningkatkan kualitas produknya.
“Ini bukan sekadar penghargaan seremonial, tetapi bukti bahwa UMKM di Bojonegoro mulai naik kelas. Sertifikasi halal sekarang sudah menjadi kebutuhan pasar, bukan hanya kewajiban,” ujarnya.
Menurut Sri Wahyuni, pengembangan UMKM tidak boleh berhenti pada sertifikasi dan penghargaan. Pemerintah daerah perlu memberikan pendampingan secara berkelanjutan, termasuk dalam peningkatan kualitas produk, keberlanjutan produksi, serta perluasan akses pemasaran.
“Penghargaan ini harus menjadi pemantik untuk konsistensi. Pemerintah daerah perlu memastikan UMKM tidak hanya tersertifikasi, tetapi juga mampu menjaga kualitas dan kontinuitas produksi,” tegasnya.
Selain UMKM, Sri Wahyuni menilai perkembangan ekonomi digital membuka peluang baru bagi masyarakat, terutama generasi muda. Perdagangan melalui platform digital, profesi content creator, freelancer, hingga bisnis berbasis internet dinilai telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Di era digital sekarang, banyak pelaku usaha yang tidak lagi memiliki toko fisik. Mereka berjualan dari rumah, menjadi content creator, freelancer, atau menjalankan bisnis berbasis internet. Semua potensi ekonomi baru ini harus tercatat agar pemerintah memiliki gambaran yang utuh,” katanya.
Ia menilai ketersediaan data ekonomi yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam penyusunan kebijakan. Menurutnya, data yang lengkap dapat membantu pemerintah menentukan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Sri Wahyuni memandang Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam memetakan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor usaha yang berkembang melalui platform digital.
“Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan, tetapi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Perhatian Sri Wahyuni terhadap ekonomi rakyat juga mencakup sektor pertanian. Ia menilai petani merupakan salah satu kelompok penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat sehingga membutuhkan dukungan kebijakan secara berkelanjutan.
Saat menghadiri panen raya di Bojonegoro, Sri Wahyuni menegaskan bahwa perhatian terhadap petani tidak seharusnya hanya diberikan pada saat musim tanam dan panen. Dukungan juga diperlukan dalam hal pembiayaan, perlindungan usaha tani, kebijakan pertanian, hingga kepastian distribusi hasil produksi.
“Petani tidak boleh hanya diperhatikan saat musim tanam dan panen, tetapi juga harus mendapat perhatian serius dalam aspek kebijakan, pembiayaan, perlindungan usaha tani, hingga kepastian distribusi hasil pertanian,” tegasnya.
Dengan penguatan UMKM, ekonomi digital, sektor pertanian, serta penciptaan lapangan kerja, Sri Wahyuni menilai gagasan “Ekonomi Naik Kelas” dapat diwujudkan melalui kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(red)
