LINGKARJATIM, Surabaya – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Dengan capaian tersebut, Pemprov Jatim berhasil mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan negara selama 11 tahun berturut-turut.
Pernyataan itu disampaikan Sri Wahyuni usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Surabaya, Selasa (9/6/2026).
Menurut Sri Wahyuni, keberhasilan mempertahankan Opini WTP selama lebih dari satu dekade menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Jawa Timur dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.
“Atas nama DPRD Jawa Timur, kami mengapresiasi kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemprov Jawa Timur yang kembali berhasil meraih Opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat tersebut menilai capaian itu tidak diraih dengan mudah. Konsistensi dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan daerah menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan tersebut.
Meski demikian, Sri Wahyuni mengingatkan bahwa raihan WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Ia menegaskan masih terdapat sejumlah rekomendasi dari BPK yang perlu segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Menurutnya, catatan yang diberikan BPK harus dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah agar semakin efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
DPRD Jawa Timur, lanjut Sri Wahyuni, akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran sekaligus mencegah terulangnya temuan serupa pada masa mendatang.
Selain itu, ia berharap seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jatim terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga penggunaan anggaran daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.(red)
