LINGKARJATIM, Bojonegoro — Sri Wahyuni melakukan monitoring penerapan sistem Work From Home (WFH) di lingkungan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Bojonegoro pada Senin (6/4/2026). Kunjungan ini bertujuan memastikan kebijakan kerja dari rumah berjalan optimal tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bakorwil Bojonegoro, Tri Wahyu Liswati menjelaskan bahwa penerapan WFH akan dilakukan secara penuh mulai Rabu mendatang. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan tersebut nantinya akan bekerja dari rumah.
“Sebelumnya, pada minggu lalu, penerapan WFH masih bersifat campuran, dengan sebagian ASN bekerja dari kantor dan sebagian lainnya dari rumah,” ujar Tri Wahyu Liswati.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi pegawai, termasuk faktor jarak tempat tinggal dengan kantor, guna menjaga efektivitas kerja selama masa transisi menuju penerapan penuh WFH.
Dalam pemantauannya, Sri Wahyuni menegaskan bahwa kebijakan WFH diharapkan mampu memberikan dampak positif, khususnya dalam efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) serta penghematan energi seperti listrik dan air. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Kerja harus tetap optimal, dan koordinasi harus tetap kuat. ASN juga harus memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik,” tegasnya saat dikonfirmasi secara terpisah.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menekankan pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, dan produktivitas tinggi dari seluruh ASN dalam menjalankan sistem kerja fleksibel ini. Menurutnya, keberhasilan WFH sangat bergantung pada komitmen individu serta dukungan sistem kerja yang memadai.
Ia juga menyoroti perlunya penguatan infrastruktur teknologi dan sistem pengawasan yang efektif agar pelaksanaan WFH dapat berjalan efisien. Selain itu, komunikasi yang intensif antara tim dan atasan dinilai menjadi kunci dalam menjaga koordinasi dan kinerja organisasi.
“Penting menjaga komunikasi dan hubungan kerja agar koordinasi tetap solid dalam mendukung kinerja pemerintahan,” tandasnya.
Monitoring ini menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan WFH tidak hanya memberikan efisiensi, tetapi juga tetap menjamin pelayanan publik yang prima bagi masyarakat Bojonegoro.(red)
